Belum Sempat Menikmati Hasil Jarahannya, Kaki Residivis Didor Polisi






DeteksiNusantara. id /

Seorang residivis kasus pencurian terpaksa dilumpuhkan Polisi. Tersangka terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat akan dilakukan pengembangan.


Adapun tersangka yakni Luhut (31) warga pinggiran sungai Jalan Pertempuran Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Sedangkan dua rekan tersangka lainnya berhasil kabur.


Kapolsek Medan Barat Kompol Choky Meliala didampingi Kanit Reskrim Iptu Herison Manulang menjelaskan, penangkapan bermula ketika pihaknya menerima laporan dari korban Mestika Siahaan (19) warga Jalan Pertempuran Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, yang kehilangan laptop, uang tunai Rp1 juta, 2 buah tabung gas 3 Kg dan 2 buah ban luar tubles ukuran 120/70 dan 90/90 di dalam rumahnya.


"Modus pelaku membobol rumah, dengan merusak pintu belakang rumah. Setelah dilakukan penyelidikan didapati pelaku berjumlah tiga orang," kata Kompol Choky, Senin (16/9).


Lanjut dikatakannya, setelah berhasil mengidentifikasi para tersangka, lalu polisi meringkus tersangka Luhut. Namun saat dilakukan pengembangan tersangka melakukan perlawanan.


"Sehingga terpaksa diberikan tindakan tegas terukur dengan menembak kaki tersangka sebelah kanan. Tersangka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara.


Dari pemeriksaan lebih lanjut diketahui tersangka merupakan seorang residivis yang pernah menjalani hukuman selama 12 bulan penjara di Lapas Tanjung Gusta pada tahun 2013 silam.


"Barang bukti yang diamankan yakni 1 buah tabung gas 3 Kg, untuk 2 pelaku lainnya sudah diketahui dan dalam pengejaran," pungkas Kapolsek. (Red)

Polres Pelabuhan Belawan Berhasil Bekuk Lima Perampok Penumpang Taxi Online Di Pimpin Katimsus Gagak Hitam








DeteksiNusantara. id /

Belawan, Petugas Polres Pelabuhan Belawan berhasil membekuk 5 orang perampok penumpang Taxi Online yang melakukan dengan kekerasan, Senin (16/09/2019.)

Berdasarkan laporan Polisi LP/293/IX/2019/SU/SPKT Pel.Belawan, tanggal 16 September 2019.Pelapor, Putri Purnama Sari (28) warga Jalan Pari no.75 Blok AGM II Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan.

Kelima tersangka yang berhasil dibekuk petugas Polres Pelabuhan Belawan masing masing,

1. Indra Syahputra Sinambela (pemetik), 14 thn, Kristen, Pelajar, Jl. Almunium IV gang Mansyur Tanjung Mulia.Ditangkap di Jalan Tol Tanjung Mulia Hilir di didalam warnet Natanael.

2. Lambok Roy Martin Sipahutar (otak pelaku), warga Gang Padi Tol 1, Tanjung Mulia ditangkap dilorong tengah, Tanjung Mulia, (Lokasi jackpot),
3. Eskiel Fernando Sinaga, (20) warga Jalan Tol Tanjung Mulia Hilir, Medan Deli di tangkap di JalanTol Tg Mulia Hilir di dlm warnet Natanael,4. Roni Rikardo Zebua ( 21) warga Jalan Tol Tg Mulia Hilir, Medan Deli di tangkap di Jalan Tol Tg Mulia Hilir di dlm warnet Natanael dan 5. Manson Manalu (Penadah)( 26) wsrga Jalan Kawat III gang Padi Tol Mulia III. Ditangkap di Jalan Tol Tanjung Mulia III diwarung Sitorus.

Kronologis kejadian, pada hari Jumat tgl 13 September 2019 sekitar Pkl 11.20 wib, Dimana pada saat itu pelapor berangkat dari bandara dengan menggunakan taksi online menuju kerumah, setiba di pintu tol Tanjung Mulia di saat saksi bernama Raffles berhenti dan keluar mengisi saldo E-tol, tanpa di duga-duga datanglah terlapor Indra Syahputra datang menghampiri mobil tersebut dan langsung membuka pintu mobil sebelah kiri bagian depan yang dimana pada saat itu bertepatan dengan posisi pelapor duduk dan langsung mengambil tas milik pelapor.

Pelapor sempat berteriak minta tolong namun terlapor sudah melarikan diri ke arah rumah-rumah warga yang berada di dekat pintu tol tersebut. Atas kejadian tersebut pelapor merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan ke Polres Pelabuhan Belawan, agar pelaku di tuntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari kelima tersangka petugas Gagak menyita Hp, dompet milik korban, kunci T, pisau Kecil dan Kartu Atm dan identitas milik korban. Terpisah Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP H Ikhwan Lubis SH.MH saat dikonfirmasi membenarkan bahwa kelima tersangka sudah ditangkap Tim Gagak Hitam dan kini masih dalam pemeriksaan petugas.(red)

Kutip Dana LKS dan Uang Baju, Kepsek SMP 20 Medan Terancam Dicopot








DeteksiNusantara. id /

MEDAN-Adanya kutipan uang buku Lembar Kerja Sekolah (LKS) senilai Rp. 110 ribu rupiah,  uang pembelian baju batik dan seragam olahraga serta logo atribut senilai Rp. 450 ribu rupiah di SMP Negeri 20 Medan amat membebankan orangtua siswa.


Menanggapi masalah itu Ketua Komisi B DPRD Medan Rajudin Sagala meminta, Kepala Dinas Pendidikan Medan mencopot Kepala Sekolah yang terbukti membebankan pembayaran pada orangtua siswa di sekolah itu. "Kalau terbukti adanya pungutan-pungutan yang dikoordinir kepala sekolah, Kepala Dinas Pendidikan sebaiknya mencopot kepala sekolah itu," tegasnya

dihubungi via ponselnya, Rabu (1/8/2018).


Rajudin Sagala menegaskan, tak boleh lagi ada kutipan dalam bentuk apapun karena semua udah ditanggung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Kegiatan sekolah telah ditanggung BOS dan pemerintah telah mengucurkan dana 20 persen dari APBN buat pendidikan, maka tak boleh ada lagi kutipan kepada siswa di sekolah,” tegas anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.


Politisi yang dikenal vocal memperjuangkan aspirasi masyarakat ini mempersilahkan para orang siswa yang menjadi korban pengutipan dana di sekolah melaporkan masalah ini ke DPRD Medan dan dijanjikannya akan segera ditindaklanjutinya.

“Silahkan laporkan pada kami adanya kutipan uang di sekolah negeri itu, kami akan tindak lanjuti. Jika terbukti akan kami lanjutkan ke proses hokum,” tegasnya.


Orangtua murid SMPN 20 Medan mengeluhkan adanya kutipan uang buku LKS senilai 110 ribu rupiah dan uang pembelian baju batik, baju olahraga plus logo atribut  yang dibebankan sekolah senilai 450 ribu rupiah.


Wali murid kelas 7 ini mengaku, saat menemui Kepala SMPN 20 Medan Halpan Siregar menetapkan pembayaran uang dana LKS 110 ribu rupiah dan uang baju plus atribut 450 ribu dan dispensasinya hanya bisa dicicil bagi yang belum mampu membayar cash. “Halpan Siregar mengatakan paling bisa dicicil bagi yang tak mampu. Terpaksalah saya bayar,” katanya.


Atas masalah itu, Wali murid mengaku akan segera melaporkan masalah itu ke penegak hokum, DPRD Medan dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan guna menindaklanjuti benar atau tidaknya secara aturan kutipan uang yang terjadi di SMPN 20 Medan itu.


“Saya akan melaporkan masalah ini ke polisi, DPRD Medan dan Kepala Dinas Pendidikan Medan. Apakah memang diperkenankan kutipan uang seperti itu, karena sekarang kan ada Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,” tegasnya.


Kepala SMPN 20 Medan dihadapan wali murid, Rabu (1/8/2018) mengaku sekolah mereka menetapkan uang buku LKS dan uang baju batik serta baju olahraga karena untuk agar pakaian murid mereka seragam.



Kepala Dinas Pendidikan Medan yang dihubungi wartawan belum mendapat keterangan. Ponselnya yang dihubungi bernada sibuk.(red/indra.hsb)

Maraknya Bangunan Tanpa SIMB, Dinas TRTB kota medan sudah surati 1 pada Bangunan Tampa IMB, Di gang saidi







DeteksiNusantara. id /

bangunan ruko tampa IMB, mendirikan bangunan haruslah ada  (IMB) merupakan salah satu syarat wajib yang harus dikantongi seseorang saat akan untuk membuat rumah. Atau ruko  Sayangnya hal ini kadang dilanggar dan banyak rumah tanpa IMB yang akhirnya berdiri. Melanggar aturan dan hukum, pemiliknya bisa dapat beragam sanksi yang berat.


Bangunan proyek pembuatan Ruko percis digang saidi jln iskandar muda kec.medan patisah kelurahan sungai putih 2 tidak memiliki  punya izin IMB bangunan ,ketika awak
media melintas di proyek tersebut tampa ada plank IMB yang menempel didepan pagar seng tersebut


Selajut nya  awak media konfirmasi kepada pihak dinas TRTB kota medan terkait masalah izin bangunan yang di gang saidi  mengatakan pada awak media ,memang betul bangunan tersebut di gang saidi kec.medan petisah kelurahan sungai putih 2 blom punnya izin IMB.dan sudah kita kasi peringatan pertama pada pihak proyek tersebut.”pungkas


Selanjut nya tim  media konfirmasi kepada Dinas TRTB kota medan  abang harusnya paham aturannya kita punya peringatan 1 punya masa 7 hari baru bisa ke peringatan ke 2
kemuadian ke 3
barulah  ke satpol pp


kalau beking sejauh ini belom ada. biasanya muncul kalau sudah peringatan 2 atau 3 nampak nanti  siapa yang punya proyek tersebut  "pungkasnya


Dari pantauan kru media dilapangan para pekerja yang mengerjakan proyek ruko di gang saidi masih tetap bekerja seperti biasa ,bahwa sanya imbauan atau teguran pada pihak dinas.TRTB kota medan tidak di hiraukan   pihak pengembang tersebut.


pengamat Hukum Jery .panjaitan .SH. angkat bicara   terkait  bangunan  yang tidak punya IMB  ,salah satu  bisa merugikan  pendapatan  anggaran Daerah (PAD),dan Tidak boleh Bangunan Ruko bertingkat didalam Gang itu sudah melanggar praturan yang ada ."pungkas

Selanjut nya Kemudian dari pada itu Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin.”

Sementara itu dalam pasal selanjutnya yaitu 15 ayat [1] PP 36/2005), dikatakan bahwa permohonan IMB harus dilengkapi dengan kelengkapan berikut ini:

Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;Data pemilik bangunan gedung;Rencana teknis bangunan gedung;Hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.dan masyarakat sekitar nya ,pungkas nya

BAGI SANSI YANG  NGAK  PUNYA IMB

Melanggar, Sanksi Berat untuk Pemilik Rumah Tanpa IMB Menanti!

Berani melanggar aturan yang sedemikian banyak dan nekat membangun rumah tanpa IMB?

Siap-siap saja dengan sekian banyak sanksi yang dapat menjadi ganjarannya.

Mulai dari sanksi administratif, denda sekian persen dari harga rumah, hingga perintah pembongkaran adalah beberapa di antaranya.

Pasal 115 ayat [1] PP 36/2005
Berdasarkan pasal ini, pemilik rumah yang tak memiliki IMB bisa dikenakan sanksi administrati.

Selain itu sanksi lain yang bisa dikenakan ialah penghentian sementara bangunan rumah hingga pemilik mampu mengantongi IMB.

Pasal 115 ayat [2] PP 36/2005
Berdasarkan pasal ini pemilik rumah atau Ruko (gedung) dapat mendapat sanksi pembongkaran bangunan.

Pasal 45 ayat [2] UUBG
Pemilik rumah dapat diberikan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang yang dibangun.(Red /Indra. Hsb)

Gawattt.... Apa Benar "AK" Disebut Sebut Pengusaha Judi Tembak Ikan Merk Golden Game







DeteksiNusantara. id /

Ternyata merebaknya isu akan dibukanya arena Gelang Permainan Tembak ikan di bekas satu gedung milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumatera Utara- Aceh tepatnya di stasiun Kereta Api jalan WR. Supratman kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, bukan sekedar isapan jempol belaka.

Benar,arena judi berkedok permainan ketangkasan tembak ikan itu telah di buka yang konon katanya milik warga Medan yang di kelola seorang pengusaha turunan bernama ‘Amin Kitting’ dengan merk ‘Golden Game’.

Menurut pengakuan beberapa pemain, lokasi tersebut menyediakan permainan perjudian online seperti tembak ikan, mikey mouse, dadu kocok, roulette dan masih banyak lainnya.

“Kalau permainan online, pemain harus mengisi uang (saldo-red) ke salah satu situs yang sudah ditentukan pihak pengelola kepada para pemain dan jika pemain menang bisa langsung dicairkan uang tersebut kepihak pengelola (kasir). Kalau kita menang dan mau mencairkan, kalau potongannya sudah pasti ada. Setiap pencairan kita dikenakan potongan sebesar 5 persen dari jumlah hadiah yang kita terima,” ungkap sumber yang namanya tidak mau disebutkan.

Terpisah dari itu Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, M Ilud Siregar ketika dikonfirmasi via WA terkait masalah gudang PTKAI. Seakan akan membiarkan adanya praktek perjudian tersebut yang berada dikawasan PTKAI siantar.(red)

LBH Medan Angkat Bicara Terkait Tindakan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba






DeteksiNusantara. id /

MEDAN | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengutuk keras aksi represif aparat keamanan yang dikerahkan oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dalam mengamankan proses pembabatan tanah adat masyarakat Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Kamis(12/09/19)lalu.


Tanah adat masyarakat yang masih produktif ini rencananya akan dibangun jalan dari Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1.900 Meter dan lebar 18 Meter dengan tujuan sebagai akses jalan wisata dengan meratakan hutan adat menggunakan alat berat berupa Eskavator dan dikawal ratusan personelTNI dan Polri serta dibantu oleh Satpol PP.


Masyarakat Sigapiton melakukan penolakan dengan menghadang prosespembabatan hutan adat, dan diantaranya sekelompok ibu-ibu melakukan aksi protesnya dengan membuka baju atas dan bawah dan nyaris telanjang.


Divisi SDA dan Lingkungan LBH Medan, MHD.Alinafiah Matondang SH,M.HUM Mengatakan “LBH Medan sangat menyanyangkan terjadinya peristiwa itu, Mengingat dengan tidak adanya pengakuan pemerintah atas masyarakat adat dikawasan hutan tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari pemerintah. Pemerintah seharusnya tidak bertindak sewenang-wenang dalam melakukan penggusuran dan merampas tanah adat masyarakat Sigapiton, apalagi masyarakat sudah melakukan swakelola dihutan adat tersebut sudah cukup lama”. Katanya Sabtu Pagi(14/09/19) dikantornya.


Lanjutnya. “Akibatnya masyarakat yang sudah terbiasa bertahan hidup dengan mengandalkan hasil hutan sangat kecewa dan tidak terima adanya pembangunan yang tidak memiliki keadilan kepada masyarakat adat khususnya terhadap masyarakat adat Sigapiton”.


“Maka dari itu LBH Medan menilai dengan dilakukannya tindakan represif aparat keamanan dengan mempertontonkan kekerasan didepan umum secara vulgar tersebut dan tidak segan menggunakan kekerasan dalam menghadang masyarakat merupakan tindakan tidak manusiawi dan harus dihentikan”.


“Pemerintah harus mempunyai pertanggungjawaban moral terhadap masyarakatnya, mengabaikan hak-hak masyarakat adat berupa pengakuan tanah adat sama saja meniadakan eksistensi warganya sebagai manusia itu sama saja melanggar HAM. HAMmemproleh jaminan hukum, sebab HAM hanya dapat efektif bila dilindungi oleh hukum. Melindungi HAM dapat terjamin, apabila HAM itu merupakan bagian dari hukum. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur dijamin oleh hukum”.


Tambahnya. “Sedangkan di Indonesia jika mengacu kepada UUD 1945 dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Bahwa Indonesia adalah negara hukum” dan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukanya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Artinya, masyarakat Sigapiton baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun makhluk tuhan haruslah dihormati dan tidak dibeda-bedakan sebagai warga negara”.


“Dan negara dalam melakukan pembangunan harus mengedepankan hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang bercermin terhadap HAM. LBH Medan meminta pemerintah dan BPODT harus lebih berhati-hati terhadap situasi seperti ini yang rentan dengan konflik”.


“Pemerintah terlihat lebih mementingkan investasi daripada hak-hak masyarakat adat. Pemerintah dan BODT dalam mendeteksi adanya konflik seharusnya sudah memiliki pola yang yang lebih sopan dan humanis dalam menanggulangi gesekan antara pembangunan danau toba yang super perioritas itu dengan kepentingan masyarakat khususnya masyarakat adat yang bagian dari kesatuan warga Indonesia yang tidak kalah super perioritas”.


“Gubernur Sumut dan Kepala Daerah diminta agar mencarikan solusi yang efektif yang mampu menyerap aspirasi warganya, karena itu adalah tugas negara yang diamanatkan konstitusi. Masyarakat yang dirampas ruang hidupnya nyaris telanjang hanya untuk mempertahankan hak-hak mereka. Martabat dan harga dirinya digadaikan demi hak-haknya yang akan diambil. Perlu diingat, bahwa hari ini Pemerintah dan BPODT telah melanggar ketentuan Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat internasional (UNDRIP) yang diadopsi oleh PBB pada 13 September 2007 dimana secara tegas dituangkan dalam pasal 10 yang berbunyi “ Bahwa masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan dan jika memungkinkan dengan pilihan untuk kembali lagI, “Pungkasnya.(red/ Indra. Hsb)

Kapolda Sumut menghadiri acara Puncak Sail Nias 2019







DeteksiNusantara. id /

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto bersama Ibu Evi Agus Andrianto tiba di Bandara Binaka, Gunung Sitoli, Kabupaten Nias pukul 09.10 Wib untuk menghadiri puncak pelaksanaan Sail Nias 2019.

Kedatangan orang nomor satu di Polda Sumut disambut Pangdam I Bukit Barisan Mayjen Sabrar Fadhilah.

"Kita ingin mempromosikan wisata dan keindahan alam di Nias. Kita ingin Nias semakin dikenal dunia Internasional," kata Kapolda.

Di Kepulauan Nias Ini, kata Agus, terdapat beragam suku dan budaya yang menggambarkan Indonesia dalam kemajemukan.

Dari pakaian adatnya, tarian perangnya, lompat batu hingga olahraga surfing yang dilaksanakan di Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara, Jumat (12/9/2019).

Selain itu, Agus menjelaskan pengunjung maupun peserta surfing yang datang disuguhkan keindahan alam dengan menempati seribu tenda yang sudah disediakan panitia.

"Jadi Sail Nias 2019 ini sejalan dengan program pemerintah pusat untuk mempromosikan wisata dan budayanya. Kita selain sebagai pengamanan kegiatan juga membantu promosi," paparnya.

Seluruh kegiatan Sail Nias tersebar di lima wilayah di pulau Nias yakni Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Nias Barat dan Nias Utara dengan puncak kegiatan dilaksanakan di Teluk Dalam, Nias Selatan.

Kehadiran Kapolda didampingi pejabat Polda Sumut yaitu Dirpamovit Kombes Hery S, Dirkrimum Kombes Andi Rian, Dirkrimsus Kombes Roni Samtama, Dir Intelkam Kombes Dedy K Bakti, Kabid Humas Kombes Tatan Dirsan Atmaja, Kabid Propam Kombes Yofie.

Sesuai rencana, Kapolda bersama rombongan akan kembali ke Kota Medan pada Minggu dini hari.(red/Indra.Hsb)